Soppeng ,GOVAL NEWS - Keluhan masyarakat terkait penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) semakin menguat di berbagai desa dan kelurahan. Bantuan sosial yang seharusnya tepat sasaran justru diduga menimbulkan ketimpangan di lapangan. Selasa 05/05/26
Sejumlah warga menilai proses pendataan penerima bantuan tidak berjalan transparan dan tidak melibatkan unsur paling dekat dengan masyarakat, yakni RT setempat. Padahal, RT dianggap paling mengetahui kondisi riil warganya, termasuk siapa yang layak dan tidak layak menerima bantuan.
“Seharusnya RT dilibatkan, karena mereka yang tahu kondisi masyarakat secara langsung. Kalau tidak, bantuan seperti ini rawan salah sasaran,” ungkap salah satu warga.
Ironisnya, pihak pemerintah desa dan kelurahan mengaku hanya menerima data dari Dinas Sosial tanpa dilibatkan dalam proses pendataan awal. Hal ini memicu tanda tanya besar terkait mekanisme penentuan penerima PKH.
“Kami di desa hanya menerima data jadi, tidak dilibatkan dalam pendataan. Padahal kami yang lebih paham kondisi warga,” ujar salah satu aparat desa.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa sistem pendataan yang dilakukan belum maksimal dan berpotensi mengabaikan prinsip keadilan sosial. Minimnya keterlibatan pemerintah setempat dinilai menjadi celah utama terjadinya kesalahan distribusi bantuan.
Dinas Sosial pun didesak untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pendataan dan penyaluran PKH. Transparansi serta pelibatan RT, desa, dan kelurahan dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah akan semakin menurun.** Erwin Goval **
Komentar0