Soppeng,- GOVAL NEWS.id - Proyek pembangunan Jembatan Toddang Salo'e di Desa Kessing, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng yang menelan anggaran sebesar Rp4,3 miliar dari APBD Soppeng Tahun 2025 kembali menjadi sorotan publik.
Ketua Monitoring dan Investigasi Lembaga HAM Indonesia (LHI) Kabupaten Soppeng, Afis, melontarkan kritik keras terhadap kualitas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh CV Fayutama Jaya Karya tersebut. Pasalnya, di usia yang relatif muda, sejumlah bagian konstruksi jembatan dilaporkan telah mengalami keretakan, berdebu, hingga terlihat rapuh.
Menurut Afis, kondisi tersebut sangat memprihatinkan karena proyek yang menggunakan anggaran miliaran rupiah seharusnya mampu memberikan kualitas konstruksi yang kuat dan tahan lama, bukan justru menimbulkan kekhawatiran masyarakat.
"Kami menemukan beberapa titik pada cor jembatan yang sudah mengalami keretakan, permukaannya berdebu dan terkesan rapuh. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat terkait kualitas pekerjaan yang dilakukan," tegas Afis.
Tidak hanya pada bagian lantai dan struktur cor jembatan, Afis juga menyoroti pekerjaan abutmen jembatan yang dinilai belum memenuhi harapan dari sisi kualitas maupun ketahanan konstruksi.
LHI menilai munculnya berbagai persoalan tersebut tidak terlepas dari lemahnya fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan secara ketat sejak awal proses pekerjaan hingga proyek selesai dikerjakan.
"Jika pengawasan berjalan maksimal, tentu potensi kerusakan dini seperti ini dapat dicegah. Karena itu kami mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan terhadap proyek bernilai miliaran rupiah ini," tambahnya. Jumat, (19/6/2026).
Diketahui, dalam pelaksanaan proyek tersebut, PT Intra Persada Konsultan bertindak sebagai konsultan pengawas yang memiliki peran penting memastikan mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar konstruksi yang telah ditetapkan.
Atas kondisi tersebut, LHI Soppeng mendesak pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pekerjaan Jembatan Toddang Salo'e. Selain itu, aparat pengawas internal maupun aparat penegak hukum diminta turun tangan melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak. Demi menghindari terjadinya KKN di Bumi Latemmamala ini.
"Jangan sampai anggaran rakyat yang mencapai Rp4,3 miliar hanya menghasilkan bangunan yang kualitasnya dipertanyakan. Masyarakat berhak mendapatkan infrastruktur yang kokoh, aman, dan mampu bertahan dalam jangka panjang," pungkas Afis.
Sorotan terhadap proyek Jembatan Toddang Salo'e Kessing kini menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera memberikan penjelasan terbuka serta langkah konkret untuk memastikan kualitas pembangunan benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah digelontorkan. ***Tim***
Komentar0